Bukti Negara Hadir di Momen Penting saat Masyarakat Membutuhkan Pelayanan, BPTD Pantau Arus Balik Lebaran 2026

Bukti Negara Hadir di Momen Penting saat Masyarakat Membutuhkan Pelayanan, BPTD Pantau Arus Balik Lebaran 2026

Kuala Tungkal — Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Jambi, Benny Nurdin, yang juga bertindak sebagai Person In Charge (PIC) Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 di Provinsi Jambi, menegaskan bahwa penyelenggaraan arus balik tahun ini tidak sekadar rutinitas tahunan, melainkan cerminan nyata kehadiran negara dalam memastikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Benny menyampaikan bahwa sebanyak 152 penumpang telah diberangkatkan menuju Batam melalui program arus balik gratis menggunakan kapal laut.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara konsisten dihadirkan setiap tahun untuk membantu mobilitas masyarakat pasca-Idulfitri.

“Program ini bukan hanya soal mengangkut penumpang, tetapi tentang bagaimana negara hadir di momen krusial ketika masyarakat sangat membutuhkan layanan transportasi yang terjangkau dan aman,” ujarnya.

Namun demikian, dari hasil pemantauan langsung di lapangan baik di pelabuhan penyeberangan Roro maupun Pelabuhan Lasdap Benny mengungkapkan adanya dinamika pergerakan arus balik yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada periode H+1 hingga H+3, terjadi tren penurunan signifikan jumlah pergerakan penumpang dan kendaraan.

Benny Nurdin mencontohkan, pada H+2 Lebaran tahun 2025 tercatat sekitar 500 pergerakan penumpang di titik tertentu, sementara pada periode yang sama tahun ini mengalami penurunan hingga sekitar 80 persen. Meski demikian, ia menilai kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan penurunan mobilitas secara keseluruhan, melainkan adanya pergeseran pola perjalanan masyarakat.

“Di H+3 sudah mulai terlihat adanya peningkatan kembali. Dua kapal yang beroperasi kemarin, yakni Senangin dan Sembilang , masing-masing mengangkut sekitar 200 penumpang. Ini menunjukkan bahwa arus balik masih bergerak dinamis dan perlu terus dipantau secara cermat,” jelasnya.

Fenomena serupa juga terjadi pada sektor transportasi darat. Meskipun frekuensi kedatangan dan keberangkatan bus mengalami penurunan, jumlah penumpang justru cenderung meningkat.

Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi moda transportasi atau perubahan preferensi masyarakat dalam memilih waktu perjalanan.

Lebih jauh, Benny menyoroti aspek keselamatan transportasi sebagai isu fundamental yang tidak boleh diabaikan, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah, seperti di wilayah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, aktivitas pelabuhan rakyat yang cukup ramai harus diimbangi dengan pengawasan keselamatan yang ketat. Dalam konteks ini, peran lintas instansi menjadi sangat penting, termasuk keterlibatan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan kepada pengguna jasa transportasi.

“Kita tidak boleh lengah terhadap aspek keselamatan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus hadir secara utuh. Tadi kami juga sudah berdiskusi dengan Jasa Raharja terkait penguatan jaminan kecelakaan di sektor perairan,” ungkapnya.

Benny Nurdin mengakui bahwa masih terdapat tantangan di lapangan, khususnya terkait keterbatasan jaminan asuransi bagi angkutan yang belum memiliki izin resmi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan.

Sebagai solusi, Benny mendorong adanya langkah konkret melalui penguatan koordinasi dan payung hukum yang jelas. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait seperti Jasa Raharja.

“Kita harus mencari jalan keluar bersama. Tidak bisa hanya terpaku pada ada atau tidaknya aturan. Negara tidak boleh abai. Justru di sinilah pentingnya kolaborasi untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.

Benny Nurdin juga menekankan bahwa ke depan, penyelenggaraan angkutan Lebaran harus semakin adaptif terhadap dinamika di lapangan, baik dari sisi pola pergerakan masyarakat, kesiapan infrastruktur, hingga sistem perlindungan keselamatan.

“Momentum angkutan Lebaran ini menjadi cermin bagaimana sistem transportasi kita bekerja secara menyeluruh. Bukan hanya soal kelancaran arus, tetapi juga tentang keselamatan, kepastian layanan, dan perlindungan bagi setiap warga negara,” tutup Benny. (Viryzha)