Panen Raya Jagung Perdana Tahap I, Kapolda Jambi: Wujud Dukungan terhadap Program Pemerintah Terkait Ketahanan Pangan
MUAROJAMBI – Polda Jambi menggelar panen raya jagung perdana di lahan pertanian seluas 1 hektare yang berada di wilayah hukum Polres Muaro Jambi Polda Jambi tepatnya di Desa Sei Gelam Kabupaten Muaro Jambi Rabu (26/2/2025).
Kegiatan Panen Raya Jagung Tahap I ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono dan Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto Serta diikuti oleh pejabat utama dan personel Polda Jambi dan jajaran.
Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono Mengatakan Panen raya ini merupakan hasil dari program penanaman jagung yang ditanam beberapa bulan yang lalu.
“Ini merupakan bentuk nyata dukungan Polda Jambi terhadap program astacita pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, ” Ujar Irjen Pol Rusdi Hartono.
Kapolda Jambi,Irjen Pol Rusdi Hartono juga menyampaikan bahwa panen raya tahap pertama ini menjadi salah satu langkah Polda Jambi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan produktif untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Dengan adanya sinergi antara Polda Jambi dan instansi terkait, diharapkan panen raya jagung ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas di Provinsi Jambi.
“Tahap awal ini 1 hektare jagung siap di panen, nanti dibulan April atau Mei Polda Jambi siap memanen jagung seluas 200 hektare,” terang jenderal bintang dua tersebut.
Untuk diketahui Panen raya jagung serentak merupakan program Pemerintah dengan target 1 juta hektare yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Program ini adalah sebuah program strategis untuk meningkatkan produksi jagung nasional dan mencapai swasembada pangan.
Program yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang bertujuan meningkatkan Produksi Jagung, serta Mencapai Swasembada Pangan.
Program tersebut melibatkan kerja sama antara Kementerian Pertanian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
