Putusan MK Bukan Larangan Total: Polri Tetap Boleh Menduduki Jabatan Sipil Berbasis Penegakan Hukum

Avatar

- Redaksi

Sabtu, 15 November 2025 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Putusan MK Bukan Larangan Total: Polri Tetap Boleh Menduduki Jabatan Sipil Berbasis Penegakan Hukum

Oleh : Assist Prof. Mochammad Farisi, LL.M
Dosen Fakultas Hukum UNJA

MK hanya melarang Polri aktif menduduki jabatan sipil administratif. Jabatan sipil yang berfungsi penegakan hukum tetap diperbolehkan dan bahkan dibutuhkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 kembali membuka perdebatan tentang apakah anggota Polri aktif boleh menduduki jabatan sipil. Dalam putusan ini, MK memang menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyimpangan prinsip netralitas aparatur negara. Namun penting ditegaskan: putusan MK tidak melarang total penugasan anggota Polri aktif di luar institusi Polri. MK hanya menutup peluang penempatan polisi aktif pada jabatan sipil administratif yang tidak memiliki kaitan tugas dengan fungsi kepolisian.

Justru, jika dicermati secara utuh, MK tetap membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk ditempatkan pada jabatan sipil yang secara inheren berkaitan langsung dengan fungsi penegakan hukum, seperti penyidikan, penindakan, intelijen, dan operasi keamanan. Artinya, putusan ini harus dibaca secara moderat: yang dilarang adalah jabatan-jabatan sipil yang tidak punya sangkut paut dengan tugas kepolisian, bukan melarang semua bentuk penugasan. Misalnya, jabatan seperti Dirjen pada kementerian sektoral, staf ahli bidang non-keamanan, atau pejabat struktural di birokrasi sipil yang berorientasi administrasi publik semata memang sepatutnya tidak diisi oleh Polri aktif. Jabatan seperti itu berada di domain ASN murni dan bila diisi polisi aktif berpotensi menciptakan “dwifungsi baru” serta menabrak prinsip meritokrasi.

Sebaliknya, penempatan Polri aktif tentu masih sangat relevan dan konstitusional pada jabatan sipil yang berakar pada fungsi penegakan hukum, seperti di Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BNPT, Bakamla, atau lembaga-lembaga lain yang menjalankan tugas investigatif atau operasi keamanan. Penempatan perwira Polri sebagai penyidik KPK, deputi penindakan di BNN, atau jabatan operasional di BNPT adalah bentuk interoperabilitas penegakan hukum yang justru dibutuhkan negara untuk menghadapi kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan kejahatan lintas negara. Jabatan seperti ini bukan jabatan sipil administratif biasa, tetapi jabatan operasional yang memang memerlukan keahlian teknis kepolisian.

Oleh karena itu, arah reformasi yang paling tepat pasca putusan MK bukanlah menarik seluruh anggota Polri dari jabatan sipil, melainkan menata ulang skema penugasan (secondment) agar tidak disalahgunakan. Pemerintah, Polri, dan kementerian/lembaga perlu menyusun daftar jabatan mana yang termasuk jabatan administratif sipil (yang dilarang) dan mana yang termasuk jabatan berbasis penegakan hukum (yang diperbolehkan). Dengan demikian, semangat putusan MK tetap terjaga—yakni mencegah penyimpangan dan menjaga profesionalisme—tanpa mengorbankan kebutuhan strategis lintas lembaga yang masih membutuhkan kompetensi Polri.

Pada akhirnya, membaca putusan MK secara proporsional sangat penting untuk menghindari kesalahan tafsir publik. Larangan MK bukanlah larangan total, melainkan penegasan batas: polisi tidak boleh masuk ke jabatan birokrasi sipil yang tidak berhubungan dengan tugas kepolisian, tetapi tetap boleh dan bahkan dibutuhkan pada jabatan-jabatan sipil yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Ini bukan hanya interpretasi hukum, tetapi juga kebutuhan strategis negara dalam menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks.

Berita Terkait

Melalui Bersholawat Polisi Bersama Masyarakat, Polresta Jambi Ajak Tingkatkan Ukuwah Islamiah dan Wujudkan Kamtibmas Kondusif
Tiba di Mapolres Tebo, AKBP Wendi Oktarianyah Disambut dengan Tarian Pemyambutan dan Tradisi Pedang Pora
HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025
Tujuh Anak Jadi Korban TPPO, Polda Jambi Ungkap Hasil KRYD dan Amankan Lima Tersangka
Kondisi Casis TNI AD Mulai Membaik, PJU Korem 042/Gapu dan Karumkit Lakukan Kunjungan dan Berikan Perhatian Untuk Masa Depan
Perkuat Sinergi dan Koordinasi, Kajati Jambi Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Hutama Karya Persero
Resmi Jabat Dirlantas Polda Jambi, Ini Profil dan Rekam Jejak Kombes Pol Bachtiar Alponso
Kapolda Jambi Pimpin Upacara Sertijab Tiga Pejabat Utama dan Dua Kapolres Tekankan Jaga Integritas dan Perkuat Sinergi untuk Pelayanan Masyarakat
Berita ini 78 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:58 WIB

Melalui Bersholawat Polisi Bersama Masyarakat, Polresta Jambi Ajak Tingkatkan Ukuwah Islamiah dan Wujudkan Kamtibmas Kondusif

Sabtu, 21 November 2026 - 09:07 WIB

Tiba di Mapolres Tebo, AKBP Wendi Oktarianyah Disambut dengan Tarian Pemyambutan dan Tradisi Pedang Pora

Jumat, 20 November 2026 - 23:36 WIB

HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025

Jumat, 20 November 2026 - 23:30 WIB

Tujuh Anak Jadi Korban TPPO, Polda Jambi Ungkap Hasil KRYD dan Amankan Lima Tersangka

Jumat, 20 November 2026 - 23:25 WIB

Kondisi Casis TNI AD Mulai Membaik, PJU Korem 042/Gapu dan Karumkit Lakukan Kunjungan dan Berikan Perhatian Untuk Masa Depan

Jumat, 20 November 2026 - 09:17 WIB

Resmi Jabat Dirlantas Polda Jambi, Ini Profil dan Rekam Jejak Kombes Pol Bachtiar Alponso

Jumat, 20 November 2026 - 09:10 WIB

Kapolda Jambi Pimpin Upacara Sertijab Tiga Pejabat Utama dan Dua Kapolres Tekankan Jaga Integritas dan Perkuat Sinergi untuk Pelayanan Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 17:38 WIB

Dukung 100 Hari Program Kapolri, Polresta Jambi Ungkap 52 Kasus Narkotika dengan 71 Tersangka Diamankan Dalam Operasi Sarang Narkoba

Berita Terbaru