Hutama Karya Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama BKPM Dukung Integrasi Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat
JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, PT Danantara Asset Management, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melaksanakan acara Nota Kesepahaman terkait Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan pada Rabu (13/05), bertempat di Gedung Barli Halim, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Marga yang diwakili oleh Plh. Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum, Prabandityo Triwibowo; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ichsan Zulkarnaen; Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Edward Candra; Direktur Operasi I Hutama Karya, Gunadi; Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Turino Yulianto; dan Direktur Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Prasetyo. Turut disaksikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu; Managing Director Business 3 PT Danantara Asset Management, Febriany Eddy; dan Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro. Kehadiran lintas instansi tersebut menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat konektivitas logistik, mendukung hilirisasi, serta mendorong percepatan pengembangan kawasan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.
Melalui nota kesepahaman tersebut, para pihak akan menjalankan peran masing-masing sesuai kewenangan, mulai dari dukungan kebijakan, fasilitasi investasi, sinkronisasi tata ruang, studi pengusahaan jalan tol, penyediaan potensi demand angkutan batu bara, hingga pengembangan infrastruktur kepelabuhanan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa penguatan konektivitas menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendorong strategi investasi nasional, terutama hilirisasi yang membutuhkan ekosistem pendukung dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya membutuhkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dukungan logistik, pasokan energi, serta infrastruktur yang mampu menjaga efisiensi biaya dan keberlanjutan kegiatan industri.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari penyempurnaan rencana besar pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sebagai pelabuhan internasional sekaligus simpul hilirisasi di Sumatra Selatan. Daerah ini dan provinsi sekitarnya memiliki kekuatan sumber daya alam yang besar, mulai dari energi, minyak dan gas, hingga komoditas perkebunan seperti karet dan kopi. Integrasi jalan tol menuju Tanjung Carat diharapkan dapat mendekatkan akses ke sumber-sumber komoditas, memperkuat koneksi dengan backbone Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), serta melengkapi moda logistik yang sudah ada, baik sungai, kereta api, maupun pelabuhan. Dengan konsolidasi BUMN melalui Danantara bersama Hutama Karya, Pelindo, Bukit Asam, dan pemangku kepentingan lainnya, kami berharap rencana ini dapat segera dieksekusi dan memberi dampak ekonomi yang lebih luas,” ujar Todotua.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Edward Candra, menyampaikan bahwa rencana integrasi pembangunan jalan tol ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang telah diinisiasi sejak beberapa periode kepemimpinan Gubernur Sumatra Selatan. Ia menilai, dukungan lintas pihak menjadi faktor penting untuk memastikan rencana tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
“Pelabuhan ini masih menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional, lahannya telah disiapkan, dan skema pembangunannya juga telah dibahas. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mendukung penuh kerja sama strategis ini, termasuk dalam memfasilitasi kebutuhan serta penyelesaian hambatan di lapangan. Kami juga berharap dukungan penetapan dan penguatan konektivitas jalan tol menuju Tanjung Carat dapat terus didorong, karena manfaat ekonominya akan dirasakan luas oleh masyarakat dan dunia usaha,” ujar Edward.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro mendukung proses penjajakan kerja sama integrasi pembangunan jalan tol ini melalui kajian yang komprehensif. Pembangunan akses ini dinilai penting untuk memastikan konektivitas JTTS dapat tersambung lebih optimal dengan simpul logistik strategis, sehingga manfaat jalan tol tidak hanya dirasakan pada mobilitas orang, tetapi juga pada pergerakan barang dan aktivitas ekonomi produktif.
“Sebagai pengembang dan pengelola JTTS, Hutama Karya melihat rencana ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi jalan tol sebagai penghubung kawasan strategis. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan sinergi antarpihak dapat berjalan optimal sehingga pengembangan konektivitas menuju Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian Sumatra Selatan,” tutup Koentjoro.
Sekilas Tentang Hutama Karya
PT Hutama Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian dari Danantara yang bergerak di sektor pengembangan infrastruktur dan pengelolaan jalan tol. Kami menyediakan berbagai layanan, antara lain konstruksi, investasi jalan tol, operasi dan pemeliharaan jalan tol. Dalam visinya sebagai pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia, Hutama Karya terus berkolaborasi dengan empat anak perusahaan dan dua Special Purpose Vehicle (SPV) untuk mengoptimalkan inovasi di setiap lini bisnisnya, sehingga tetap berperan penting dalam mendukung kemajuan pembangunan infrastruktur di Tanah Air untuk untuk mewujudkan Asta Cita Pemerintah. Keenam anak perusahaan tersebut antara lain: PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) yang fokus pada jasa konstruksi, PT Hakaaston (HKA) yang menangani operasi dan pemeliharaan jalan tol, PT Hutama Karya Realtindo (HKR) yang bergerak di bidang properti, dan PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) yang berfokus pada pengelolaan jalan tol. Sementara kedua SPV nya adalah PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) dan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL).
