Hadiri Paripurna DPRD Kota Jambi, Pj Wali Kota Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Sidang Tahunan MPR-RI/DPR-RI/DPD-RI
JAMBI – Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jambi dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 pada sidang bersama MPR, DPR dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Paripurna berlangsung di ruang sidang Swarna Bhumi Gedung DPRD Kota Jambi yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, didampingi Wakil Ketua I M. A Fauzi, Wakil Ketua II Roro Nully Kurniasih, serta Wakil Ketua III Pengeran H K Simanjuntak.
Turut hadir unsur Forkopimda lingkup kota Jambi, Anggota DPRD Kota Jambi, Sekda Kota Jambi, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag Setda, Camat, Lurah se-kota Jambi, perwakilan Instansi vertikal, partai politik, ormas, serta tamu undangan lainnya.
Usai dibuka secara resmi oleh ketua DPRD kota Jambi paripurna DPRD kota Jambi dilanjutkan dengan mengikuti Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersana DPR-RI dan DPD-RI mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, dan disirkan secara langsung melalui kanal TV Parlemen.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan capaian pembangunan selama 10 tahun terakhir serta visi ke depan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan merata.
Presiden Jokowi memulai pidatonya dengan mengucap syukur atas keberhasilan pemerintah dalam membangun fondasi dan peradaban baru melalui pendekatan pembangunan yang Indonesiasentris.
“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” ujar Presiden Jokowi.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Selama satu dekade terakhir, Indonesia berhasil membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
“Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024,” ungkapnya.
Presiden juga menyoroti bagaimana pembangunan yang merata dan berkeadilan telah memperkuat persatuan bangsa.
“Ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang makin memanas,” tambahnya.
Di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan stabil di atas 5 persen. Bahkan, beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Maluku Utara mencatat prestasi luar biasa dengan pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen.
Presiden Jokowi juga mencatat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang tetap berada di kisaran 2-3 persen, di saat banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi yang luar biasa.
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024, dan angka stunting turun signifikan dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.
Berbagai program perlindungan sosial juga telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Pra Kerja telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat telah membiayai layanan kesehatan untuk lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Selain itu, Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar telah mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama ini adalah pembangunan yang inklusif, menyentuh semua lapisan masyarakat, dan membuka peluang bagi pertumbuhan bersama.
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” sebut Presiden
Di akhir pidato kenegaraannya, Kepala Negara juga menyampaikan permohonan maaf atas segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa sangat mungkin banyak kealpaan dalam dirinya bersama Wakil Presiden dalam memimpin Indonesia.
“Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali satu pun. Saya dan K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tercapai. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkas Presiden.
Sementara pada siang harinya Rapat Paripurna DPRD kota Jambi tersebut dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Presiden tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya Di Depan Rapat Paripurna DPR-RI.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya peran APBN untuk memperkuat lompatan kemajuan Indonesia. Presiden menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
“Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa RAPBN 2025 disusun dengan berbagai asumsi dasar, termasuk inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,2 persen. Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bergantung pada permintaan domestik.
“Daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta program bantuan sosial dan subsidi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
“Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita,” lanjutnya.
Presiden juga menyampaikan proyeksi nilai tukar Rupiah yang diperkirakan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, dengan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan pada 7,1 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan mencapai 82 Dolar AS per barel, dengan lifting minyak sebesar 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan yang kokoh.
Terpisah, usai mendengarkan pidato Kenegaraan itu, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menyampaikan terimakasih dan apresiasinya atas capaian pembangunan 10 tahun Presiden Joko Widodo. Ia juga menyatakan telah menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi yang selaras dengan RPJPN, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sama-sama telah kita simak arahan Bapak Presiden yang sangat lengkap, yang memuat capaian pembangunan selama 10 tahun terakhir serta visi ke depan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan merata, yang disusun dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang guna mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang dituangkan pada RABPN tahun 2025 mendatang, dan kita kota Jambi sudah menyusun program yang selaras dengan program nasional,” ujar Pj Wali Kota.
Ia juga menekankan pentingnya peran APBD untuk memperkuat lompatan kemajuan Kota Jambi untuk Indonesia.
“Kita membutuhkan APBD yang ideal yang harus kita manfaatkan untuk memperkuat lompatan kemajuan, sebagaimana yang Bapak Presiden sampaikan agar kita bisa keluar dari middle-income trap, dengan cara memanfaatkan bonus demografi serta meningkatkan daya saing daerah dan sebagainya,” singkatnya.
Dirinya berharap kota Jambi akan semakin maju sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan yang mengusung tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”.
